Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara No: Regulasi: Link Download: 1: Undang-Undang Republik Indonesia No. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 10. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18. Kementerian Sekretariat Negara: No. Bahwa Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan khususnya Pasal 44 ayat (3), Pasal 59 ayat (2) berkaitan dengan frase ”Unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona”, Pasal 59 Ayat (4) berkaitan dengan frase ”Atau kaidah internasional” dan Pasal 68 ayat (4) berkaitan dengan kata. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015). Panen, Pasca panen , Pemasaran, dan Industri pengolahan hasil peternakan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723); 4. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023,. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. . 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengeluaran Ruminansia Ternak Kecil dan Babi Dari Wilayah Negara Republik Indonesia; Mengingat : 1. KETENTUAN PENUTUP. Pasal 36E ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan ini. Peraturan: 41: Jenis/Bentuk Peraturan: Undang-Undang: Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan: UU: Tempat Penetapan: Jakarta:. Mengingat : 1. Banjar No. Buku Kolaborasi Seluruh Negeri Menanggulangi Pandemi. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner pasal 89 juga telah mengatur secara khusus terkait hal pengangkutan bahwa pengangkutan hewan harus dilakukan dengan cara dan. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. oleh Disnakkeswan Prov. Undang-Undang No. bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, perlu menetapkan kembali Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Budi Daya Sapi Potong Yang Baik; Mengingat : 1. -1- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619); 5. Menurut Undang Undang No. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang. id. PRESIDEN REPL,IBL IK IN DONES IA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2OO9 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847; 2. Time. Pertanian . Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentangMenetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PANGAN. 41/2014 tentang perubahan atas UU No. Undang undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik. Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebelumnya, pemerintah telah membuat Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang. 5. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN. Davina menjelaskan tindak semacam itu sesungguhnya melanggar undang-undang dan bisa dipidanakan. 1 Indonesia merupakan negara yang kaya dengan sumber daya alam hayati. Senin (22/3/2021). Melanggar undang-undang. Undang Undang No. Peraturan Pemerintah tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan; Mengingat : 1. “Kontroversial” itulah kata yang paling tepat diberikan kepada UU No. Mengingat : 1. Pasal 85 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan. BAB I. PT. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dipandang tidak sesuai lagi dan perlu disempurnakan untuk dijadikan landasan hukum bagi penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan; d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360); 7. UNDANG-UNDANG TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, menyebutkan bahwa: “Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG SALIN AN PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2009 Menimbang TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, a. 2. Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang; Mengingat. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan,3. 18. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran. -1- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Peraturan Menteri Pertanian NO. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dalam rangka meningkatkan mutu dan keragaman genetik, mengatasi kekurangan benih dan/atau bibit ternak di dalam negeri dan sebagai acuan dalam pengeluaran bibit ke luar negeri. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Usaha Peternakan; Mengingat : 1. Version Download 82; File Size 68. Hasil peternakan di antaranya daging, susu, telur, dan bahan pakaian (seperti wol ). 2824 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN. BAB V Kesehatan Hewan (Pasal 39 – Pasal… 4. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan. PeNGaNtaR IlMu PeteRNakaN Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Lingkup Hak Cipta Pasal 1. bahwa hewan adalah mahluk kurnia Tuhan Yang Maha Esa yang. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentangUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pe-rlindungan Kcnsumen (Lembaran Negara Repul. Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak. Pertanian tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia; Mengingat : 1. Patrialis diduga menerima suap dalam kaitan dengan perkara uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Volume 7 No. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 12, angka 14, angka 15,Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619): 8. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen,. bahwa dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014. Latar belakang. Tanaman adalah sumber daya alam nabati yang dibudidayakan mencakup tanaman semusim dan tahunan. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (delegasi dari Pasal 76 ayat (5) UU Peternakan dan. Baca juga: Viral Video Pria Akan Bunuh. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Peraturan Menteri Pertanian tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan See Full PDFDownload PDF. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2006. Undang-Undang sebagai Regulasi yang Mengatur Kesehatan Hewan; Apa Itu Undang-Undang?. Tipe: Peraturan Perundang-undangan: Judul: Undang-Undang Republik Indonesia No 41 Tahun 2014: T. Badan / Pengarang: Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 2. Benih, bibit dan bakalan merupakan sumber utama dalam suatu pendirian perusahaan peternakan yang tercantum daam Undang-Undang peternakan pasal 13 ayat 2 “ pemeintah berkewajiban untuk melakukan pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya (Pasal. KEBIJAKAN DAN UNDANG-UNDANG PETERNAKAN PROGRAM STUDI S1 PETERNAKAN. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 3 . perlu membentuk Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; Mengingat: 1. Mengingat: 1. Tentang. 99 KB; File Count 1; Create Date 22 October 2020; Last Updated 1 December 2020;. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan pasal 34 ayat 1 “peternak dan perusahaan peternakan melakukan tata cara panen yang baik untuk mendapatkan hasil produksi dengan jumlah dan mutu yang tinggi” Bab XII. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah. 11. 284 Analiais Kebijakan Pertanian. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PANGAN. 3 2013, No. - 3 - 4. untuk tanaman hijauan pakan ternak diterbitkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. 3. Better experience in portrait mode. Peraturan ini mengisi kekosongan hukum seiring UU No. 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan. peternakan rakyat melalui mekanisme dan prosedur yang dapat menjamin kepastian berusaha selaras dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. 210/6/2002 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN DAN PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN MENTERI PERTANIAN, Menimbang : a. Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan PP No: 16 tahun 1977. Ceramah ,diskusi, pemberian tugas, presentasi kelompok. Selain itu, pelaku juga dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Hutan adalah kekayaan yang harus dipertahankan, hutan harus ada dari dulu. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan: Download: 2: Undang-Undang Republik Indonesia No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2OO9 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. See full list on jogloabang. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan pokok peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824); 2. Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG UNDANG TENTANG SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN,. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Status: Hanya untuk pelanggan Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan. 18/2009 juncto Undang-Undang No. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan; 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara. Oleh: Dirjen Binfar dan Alkes. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan T. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan3. Namun dikarenakan belum terdapat ketentuan dalam undang-undang domestik, sehingga ketentuan bantuan penagihan dalam P3B tersebut menjadi tidak efektif. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Hal ini lantaran banyak kontroversi yang terdapat dalam Revisi KUHP tersebut. Beranda; Farm; PP 16 tahun 1977 tentang Usaha Peternakan. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan KesehatanHewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang. Undang-undang No. Badan / Pengarang:. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan perubahannya dalam Undang – Undang Nomor 41 tahun 2014 pada pasal 22 ayat 2 menjelaskan pakan yang dibuat untuk diedarkan secara komersil harus memenuhi standar atau persyaratan teknis minimal dan. Lompat ke isi utama . Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen,. Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 7 tahun. [1] [2] Hal-hal yang diatur dalam UU tersebut di antaranya adalah sistem kesehatan hewan nasional (siskeswanas) dan penetapan penyakit hewan menular strategis (PHMS), yaitu. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan; 5. BAB IV Peternakan (Pasal 13 – Pasal 38). Pasal 4 menyatakan bahwa perusahaan peternakan wajib menyediakan tanah, air dan pakan ternak. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERDAYAAN PETERNAK. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih,. Mengingat : 1. wajib disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal” dimaknai mewajibkan sertifikat halal bagi produk hewan yang memang tidak dihalalkan. Pro. 2. Undang - Undang tentang Peternakan UU Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2009 Bab I Pasal 1 ayat 15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang. 18/2009 juncto Undang-Undang No. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Pasal 36E ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan ini. 10 TAHUN 1998 Menimbang : a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. bahwa negEua bertanggung. Oleh karenanya, dapat digugat atas dasar PMH. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2OO9 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Mengingat : 1. 1. Katalog. UU No. Tentang Usaha Peternakan. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619); 6. 6 Tahun 1967 mengatur tentang ketentuan-ketentuan pokok peternakan dan kesehatan hewan. UNDANG-UNDANG TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN. Dalam Undang–Undang No. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H, dan Pasal 33 ayat (3). Untuk melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan optimalisasi kinerja penyuluhan pada tingkat pusat, diperlukan wadah koordinasi penyuluhan nasional nonstruktural yang pembentukannya diatur lebih lanjut dengan peraturan presiden. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik. Langkah Hukum Jika Diserang Anjing Tetangga. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal; 6. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. METADATA PERATURAN. 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 2. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H, dan Pasal 33 ayat (3). Pada tanggal 18 Januari 1968, Ditjen Kehewanan berubah lagi menjadi Direktorat Jenderal Peternakan. bahwa hewan sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan asal hewan dan hasil hewan 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3. bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi. Indonesia sesuai dengan amanat dalam Dalam Undang–Undang No. PENGERTIAN PAJAK Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pengertian p ajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pendaftaran dan Peredaran Pakan; 2017, No. 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan pasal 18 ayat (4) menyebutkan bahwa “setiap orang dilarang menyembelih ternak ruminansia kecil betina produktif atau ternak ruminansia besar betina produktif. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. U. UU No. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentukUNDANG-UNDANG NO. go. 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar PP RI No. U. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619) 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824) ; 3.